Jurnal MEDIAN Arsitektur dan Planologi

KARAKTERISTIK TRANSPORTASI UDARA DI KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN

Panuel Apintamon, Yannice Luma Marnala Sitorus, Agus Hartopo, Maria P Pearlyn — Thu, 18 Dec 2025 00:00:00 +0900

Kabupaten Pegunungan Bintang, sebagai salah satu daerah di Provinsi Papua Pegunungan, menghadapi tantangan dalam pengembangan infrastruktur akibat kondisi geografisnya yang bergunung-gunung dan terpencil. Mayoritas penduduknya adalah suku asli Papua yang sangat bergantung pada transportasi udara sebagai moda transportasi utama. Terdapat beberapa bandara perintis dengan kondisi masih sederhana, landasan pacu tanah dan fasilitas terbatas, serta frekuensi penerbangan yang rendah akibat kurangnya minat maskapai beroperasi di sana. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi karakteristik layanan transportasi udara di wilayah Kabupaten Pegunungan Bintang dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk menggambarkan situasi aktual transportasi udara di Kabupaten Pegunungan Bintang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterbatasan akses udara berkontribusi pada tingginya harga barang dan kesulitan dalam mendapatkan kebutuhan pokok. Faktor alam, seperti: kondisi topografi, cuaca, suhu, dan kelembaban, merupakan faktor dominan yang mempengaruhi layanan transportasi udara di Kabupaten Pegunungan Bintang dan untuk mengatasinya perlu dukungan sumber daya manusia yang handal. Perlu juga suatu kebijakan di bidang transportasi yang berpihak pada kepentingan masyarakat Kabupaten Pegunungan Bintang agar terwujud pemerataan akses mobilitas bagi penduduk di sana mengingat mahalnya biaya angkutan transportasi udara.

INTEGRASI PETA ADAT KE RTRW SERTA KEBIJAKAN SATU PETA DI KABUPATEN SARMI

Daniel Ronaldo Ruwayari — Sat, 27 Dec 2025 00:00:00 +0900

Peta wilayah adat memegang peran strategis dalam perlindungan hak masyarakat hukum adat dan perencanaan pembangunan yang berkeadilan. Di Kabupaten Sarmi, wilayah adat dari lima suku besar telah dipetakan dan dilampirkan dalam Peraturan Daerah tentang Masyarakat Hukum Adat. Namun statusnya masih bersifat indikatif dan belum memenuhi standar teknis sesuai Peraturan BIG No. 12 Tahun 2017, sehingga belum dapat diintegrasikan ke dalam dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi prosedur penyusunan peta wilayah adat di Kabupaten Sarmi. Kajian ini menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif dengan studi pustaka, wawancara, dan analisis spasial untuk menilai kesiapan integrasi peta adat ke dalam RTRW. Hasil kajian menunjukkan bahwa hambatan utama terletak pada belum adanya sistem validasi spasial, lemahnya koordinasi kelembagaan, serta keterbatasan kapasitas teknis pemerintah dan masyarakat adat. Meskipun partisipasi masyarakat meningkat, tanpa dukungan administrasi dan kebijakan yang sistematis, peta adat belum dapat dijadikan acuan dalam tata ruang. Studi ini merekomendasikan pembentukan Tim Validasi Wilayah Adat, penguatan Forum Multi Pihak (MSF), serta percepatan penyesuaian data spasial dengan Kebijakan Satu Peta agar pengakuan wilayah adat dapat berjalan legal, teknis, dan partisipatif.

ANALISIS SPASIAL PERUBAHAN TUTUPAN MANGROVE DAN IMPLIKASI SOSIAL-EKOLOGISNYA DI TELUK YOUTEFA, JAYAPURA (2017-2024)

Norviana A Tuturop, Normalia Ode Yanthy, Anna M Labok — Sat, 27 Dec 2025 00:00:00 +0900

Penelitian ini mengkaji perubahan spasial tutupan mangrove dan implikasi sosial-ekologisnya di Teluk Youtefa, Jayapura, pada periode 2017-2024. Masalah utama yang diidentifikasi adalah menyusutnya luasan mangrove akibat konversi lahan untuk permukiman, infrastruktur, dan aktivitas ekonomi masyarakat di kawasan konservasi. Analisis dilakukan menggunakan citra Sentinel-2 tahun 2017, 2020, dan 2024 yang diolah melalui Sistem Informasi Geografis untuk melakukan klasifikasi penutupan lahan dan deteksi perubahan, kemudian di-overlay dengan pola ruang dan zonasi pengelolaan Teluk Youtefa. Data spasial dilengkapi dengan observasi lapangan serta wawancara mendalam dengan masyarakat, tokoh adat, dan pemangku kepentingan pemerintah untuk memahami bentuk tekanan, persepsi, dan strategi pengelolaan yang berkembang. Hasil penelitian menunjukkan adanya penurunan tutupan mangrove yang cukup nyata dan konsentrasi tekanan pada zona yang berdekatan dengan permukiman dan akses transportasi, dengan dampak terhadap fungsi perlindungan pantai, habitat biota perikanan, dan keberlanjutan mata pencaharian masyarakat pesisir. Kelembagaan adat masih berperan dalam pengaturan pemanfaatan ruang, namun belum sepenuhnya terintegrasi dalam skema pengelolaan formal. Penelitian ini berkontribusi memperkaya kajian pengelolaan pesisir berkelanjutan dengan menunjukkan pentingnya integrasi analisis spasial dan perspektif kelembagaan lokal dalam perumusan strategi pengelolaan mangrove di kawasan konservasi perkotaan.

MODEL PERENCANAAN WILAYAH BERBASIS KEARIFAN LOKAL DALAM PENGELOLAAN KAWASAN SEMPADAN DANAU SENTANI (STUDI KASUS: KAMPUNG YOKA,DISTRIK HERAM, KOTA JAYAPURA)

Asima Juliana, Veronica Yarangga — Mon, 29 Dec 2025 00:00:00 +0900

Kawasan sempadan Danau Sentani di Kampung Yoka, Distrik Heram, Kota Jayapura mengalami degradasi lingkungan yang ditandai oleh alih fungsi lahan menjadi permukiman dan area komersial serta meningkatnya pencemaran domestik. Kondisi ini terjadi meskipun kawasan tersebut telah ditetapkan sebagai kawasan lindung melalui Perda Kota Jayapura Nomor 5 Tahun 2008 tentang RTRW. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi kondisi aktual pemanfaatan ruang, menganalisis permasalahan lingkungan dan efektivitas implementasi RTRW, serta merumuskan model perencanaan wilayah berbasis kearifan lokal masyarakat adat Hebaeibulu. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif-analitis dengan memanfaatkan data primer melalui observasi lapangan dan interaksi informal dengan warga, tokoh adat, serta pemerintah kampung. Data sekunder diperoleh dari dokumen RTRW, regulasi penataan ruang dan lingkungan, literatur ilmiah, serta kajian adat mengenai struktur kepemimpinan Ondoafi, peran Bu Ondofolo, dan filosofi Tiga Tungku yang menjadi dasar tatanan sosial masyarakat Yoka. Analisis dilakukan melalui reduksi data, penyajian naratif, triangulasi informasi, dan verifikasi temuan dengan teori perencanaan wilayah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tekanan pembangunan permukiman, aktivitas domestik di tepian danau, serta lemahnya pengawasan menjadi penyebab utama degradasi kawasan. Implementasi RTRW belum efektif karena minimnya penegakan aturan dan kurangnya keterlibatan lembaga adat dalam pengelolaan ruang. Namun demikian, masyarakat adat Hebaeibulu memiliki potensi besar dalam mendukung pengelolaan berkelanjutan melalui aturan adat, mekanisme musyawarah tradisional, dan penguatan kelembagaan kampung. Penelitian ini merekomendasikan model perencanaan kolaboratif yang mengintegrasikan ketentuan RTRW, peran lembaga adat, dan partisipasi masyarakat. Penguatan pengawasan dan revitalisasi aturan adat diperlukan untuk meningkatkan efektivitas perlindungan kawasan sempadan Danau Sentani secara ekologis dan sosial budaya.

STUDI PENINGKATAN EKONOMI MASYARAKAT KAMPUNG MATATUN KABUPATEN TAMBRAUW MELALUI PENGEMBANGAN POTENSI PARIWISATA

Yance Songgreri, Normalia Ode Yanthy, Anna M Labok — Mon, 29 Dec 2025 00:00:00 +0900

Pengembangan pariwisata berbasis potensi lokal merupakan salah satu strategi yang dapat digunakan untuk mendorong peningkatan ekonomi masyarakat di wilayah perdesaan. Kampung Matatun di Kabupaten Tambrauw memiliki berbagai potensi wisata alam dan budaya yang belum dimanfaatkan secara optimal, seperti sumber air panas Aremi, Bukit Sontiri, serta kekayaan budaya lokal masyarakat adat. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi potensi pariwisata Kampung Matatun, menganalisis kendala pengembangannya, serta merumuskan strategi pengembangan pariwisata yang dapat meningkatkan perekonomian masyarakat setempat. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif dengan pengumpulan data primer melalui observasi lapangan dan wawancara, serta data sekunder dari dokumen pemerintah dan literatur terkait. Analisis data dilakukan menggunakan pendekatan 4A (Attraction, Accessibility, Amenity, dan Ancillary Services) dan analisis SWOT untuk menentukan posisi strategis pengembangan pariwisata. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kampung Matatun memiliki kekuatan utama berupa daya tarik wisata alam dan budaya yang unik serta lingkungan yang masih relatif alami. Namun pengembangan pariwisata masih menghadapi berbagai kendala, antara lain: rendahnya aksesibilitas, minimnya sarana dan prasarana pendukung, rendahnya kapasitas sumber daya manusia, serta belum terbentuknya kelembagaan pengelola wisata. Hasil analisis SWOT menempatkan Kampung Matatun pada kuadran Weaknesses–Threats (WT), sehingga strategi yang direkomendasikan adalah meminimalkan kelemahan internal dan ancaman eksternal melalui pembangunan infrastruktur jalan, peningkatan kapasitas masyarakat, penguatan promosi, serta pembentukan kelembagaan pariwisata berbasis masyarakat. Penerapan strategi tersebut diharapkan mampu mendorong peningkatan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan.